Konsep Penanganan Kemiskinan Nelayan

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensi dan ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, inftastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagat salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

“QUO VADIS” Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Pengentasan Kemiskinan Nelayan ?

Oleh : H. Syaiful Azman,SE, M.Si

Dari beberapa kali rakor kepala daerah yang digagas oleh Gubernur Sumatera Barat, tema yang dibahas masih seputar isu kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial dalam pembangunan daerah ini. Suatu pembangunan tidak akan berarti apa-apa kalau masyarakatnya masih berada dalam belenggu kemiskinan.

Pada rakor dimaksud, secara implisit penekanan masalah kemiskinan lebih difokuskan kepada kemiskinan nelayan. Penulis sangat sependapat kalau pengentasan kemiskinan tersebut dimulai dari wilayah pesisir, karena ada beberapa alasan utama sebagai berikut :

Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Jangan Hanya Retorika !!!, (Kasus KOTA PARIAMAN)

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

Suatu kenyataan yang sebenarnya telah kita pahami bersama, jika sumberdaya pesisir dan lautan memiliki arti penting bagi pembangunan daerah Kota Pariaman, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek dan aspek politis, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Salah satu contoh dari aspek ekonomi diwilayah perairan laut adalah potensi perikanan tangkap. Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya.

Permasalahan Penetapan Indikator Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi wilayah

Oleh : Syaiful Azman, SE. M.Si

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sering diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi terdapat masalah yang kompleks, kerena banyaknya faktor yang berpengaruh di dalamnya, sehingga sampai saat sekarang dalam pembangunan ekonomi belum ada kesepakatan dari ahli ekonomi mengenai pola analisis tertentu dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Hal ini bukan berarti pola analisis pembangunan ekonomi tidak dapat ditentukan sama sekali.

Pada hakekatnya pembahasan-pembahasan dalam ekonomi pembangunan, secara garis besar dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu yang bersifat deskriptif dan analisis, keduanya ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat pada suatu negara.

Pendekatan Perencanaan Pengembangan Kota Pariaman

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

1. Pendahuluan.

Terdapat tiga alasan penting mengapa diperlukan pendekatan perencanaan dalam pengembangan Kota Pariaman. Pertama, adalah sebagai Kota baru harus meletakan kerangka dasar yang jelas mau dibawa kemana arah pembangunan Kota Pariaman kedepan; Kedua, adalah mempercepat proses pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sebaliknya bukan menambah beban masyarakat; Ketiga adalah terciptanya good governance yang hakiki sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dalam merumuskan konsep perencanaan dan pengembangan Kota Pariaman perlu dipahami terdahulu beberapa prinsip dasar dalam perencanaan, kemudian baru dapat disusun suatu starategi pendekatan yang akan digunakan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Peranan Lembaga Adat Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Di Desa Katurai (Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai)

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

ABSTRAK

Terkendalanya berbagai pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah Indonesia, pada umumnya disebabkan berbagai aspek non tekhnis, dimana perencanaan yang telah disusun sering mengabaikan aspek sosial dan budaya. Kondisi ini terjadi karena perencanaan pembangunan yang dilaksanakan lebih cenderung kearah kearah Top Down Planning, sehingga terjadi disintegrasi dalam masyarakat, ketidaksiapan budaya lokal dalam menerima intervensi yang akhirnya memunculkan konflik antara masyarakat dengan pelaksana pembangunan (kontraktor) dan pemerintah.

Dengan bercermin kepada berbagai permasalahan ini, maka untuk pembangunan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang khususnya terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir harus memasukan berbagai aspek sosial dan budaya dalam perencanaan. Apabila dalam era reformasi seperti sekarang ini, faktor-faktor tersebut masih tetap diabaikan, maka konflik tersebut akan semakin terbuka.