#menuq{ font-family: Verdana; padding:10px;} .menuq a { color:yellow; border:1px #EDEEF0 solid; padding:5px; text-decoration:none;} .menuq a:hover {color:red; border:1px #000000 solid; text-decoration:none;} .menul .widget { border-bottom-width: 0;}
Foto saya
Alumni PS_SPL-IPB (Akt.III), Sekretaris HNSI Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Alumni STIE Sumatera Barat

Welfare for All

Blog ini memuat tulisan tentang :
Sosek masyarakat pesisir, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman


Rabu, 23 September 2009

Reorientasi Kebijakan Pembangunan Kota Pariaman

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

Kota Otonom Pariaman yang terbentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 2002, telah dipimpin tiga orang Walikota melalui dua kali proses pemiilihan kepala daerah. Walikota Pertama adalah berdasarkan pilihan DPRD, dimana yang terpilih adalah duet kepemimpinan H. Nasri Nasar, SH dan Ir.H.Mahyuddin. Pasangan ini hanya berlangsung sekitar 30 bulan, karena Allah berkehendak lain dimana H. Nasri Nasar, SH meninggal dunia, maka secara otomatis Ir.H.Mahyuddin langsung menjadi Walikota Pariaman yang kedua.

Waktu yang hanya tinggal separoh ini dimanfaatkan semaksimalnya oleh Walikota kedua ini untuk melanjutkan pelaksanaan pemerintahan. Diakui sebagai kota baru prioritas pembangunan lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur, terutama sekali pembangunan fasilitas umum, sehingga tujuan utama peningkatan kesejahteraaan masyarakat belum signifikan perkembangannya bila dibandingkan pembangunan fisik.

Selasa, 22 September 2009

“HEGEMONI” Penyuluhan dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

Otonomi daerah telah memberikan implikasi positif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Peluang tersebut semakin terbuka dengan terbentuknya Departernen Eksplorasi dan Perikanan (sekarang Departernen Kelautan dan Perikanan) di masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui departemen dimaksud, berbagai skenario telah disusun berbagai kebijakan, startegi, program sampai kepada kegiatan tahunan.

Bak gayung bersambut, kebijakan pemerintah pusat tersebut disikapi secara antusias oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang memiliki potensi kelautan dan perikanan. Tetapi sangat disayangkan respon dan pemerintah daerah ini hanya sebatas euphoria belaka, karena