#menuq{ font-family: Verdana; padding:10px;} .menuq a { color:yellow; border:1px #EDEEF0 solid; padding:5px; text-decoration:none;} .menuq a:hover {color:red; border:1px #000000 solid; text-decoration:none;} .menul .widget { border-bottom-width: 0;}
Foto Saya
Alumni PS_SPL-IPB (Akt.III), Sekretaris HNSI Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Alumni STIE Sumatera Barat

Welfare for All

Blog ini memuat tulisan tentang :
Sosek masyarakat pesisir, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman


Kamis, 16 September 2010

Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bahari Dalam Rangka Meningkatkan Keragaan Perekonomian Wilayah Kabupaten Padang Pariaman


RINGKASAN

Syaiful Azman, 2001, Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata    Bahari Dalam Rangka Meningkatkan Keragaan Perekonomian Wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Di bawah bimbingan : Tridoyo Kusumastanto (Ketua) dan Gatot Yulianto (Anggota).

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah, serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai hal ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah, salah satu sektor yang memliki potensi untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata, terutama  sub sektor pariwisata bahari.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah ; (1) melakukan kajian identifikasi potensi pariwisata bahari di Kabupaten Padang Pariaman, (2) meneliti konstribusi pariwisata bahari terhadap keragaan perekonomian wilayah, (3) mengevaluasi kebijakan Pemerintah Daerah  Kabupaten Padang Pariaman dalam pengembangan pariwiata bahari, dan (4) merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata bahari serta menyusun strategi pengembangannya untuk peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus, yaitu untuk menduga bagaimana persepsi masyarakat terhadap sesuatu perubahan kebijaksanaan pemerintah daerah dan selanjutnya akan menjelaskan hubungan yang berlaku antara sebab dan akibat. Data yang dikumpulkan untuk analisis, meliputi data primer melalui pengamatan dan data skunder yang didapat dari instansi pemerintah maupun non pemerintah. Data primer diperoleh melalui pengamatan dengan cara observasi dan wawancara dengan menggunakan kuisioner. Sedangkan pengambilan sempel dilakukan secara sengaja (purposive). Data sekunder yang terkait dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen atau monografi yang diperoleh di instansi-instansi terkait

Selanjutnya metode analisis data yang digunakan dalam penelitian meliputi ; (1) Analisis Keragaan Perekonomian Wilayah (Shift Share, Location Quotient, serta Analisis Sistem dan Permodelan), tujuannya untuk melihat struktur perekonomian, menentukan sektor basis, serta melihat kemungkinan perekonomian sampai tahun 2010, (2)  Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), tujuannya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, dan  (3) Analisis Biaya Manfaat (Analisis Ekonomi, Analisis Finansial dan Analisis Sensitivitas),  tujuannya untuk melihat kelayakan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan objek wisata Pantai Arta. 

Hasil analisis keragaan perekonomian wilayah, Dari berbagai pendekatan yang digunakan untuk melihat keragaan perekonomian wilayah Kabupaten Padang Pariaman diperoleh hasil sebagai berikut :

Analisis Location Quotient, memperlihatkan bahwa selama tahun 1995-1999 sektor pariwisata bahari merupakan sektor basis di Kabupaten Padang Pariaman, karena nilai LQ nya memiliki kecenderungan besar dari satu. Secara keseluruhan yang merupakan sektor basis di Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertanian, pertambangan/ penggalian, bangunan, dan jasa karena nilai LQ nya besar dari satu.

Analisis Shift Share,memperlihatkan bahwa selama tahun 1995-1999 sektor pariwisata bahari di Kabupaten Padang Pariaman menunjukan pertumbuhan yang lebih lambat bila dibandingkan sektor yang sama di tingkat Propinsi Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat dari nilai Shift Share sebesar –13.801,16. Nilai ini merupakan penjumlahan dari  Diferential Shift   (–14.315,49), dan Proportional Shift (514,33). Secara keseluruhan hasil dari analisis Shift Share terhadap sektor pembangunan memperlihatkan bahwa; pertumbuhan aktual (G) Kabupaten Daerah Padang Pariaman adalah positif,  yaitu 94.819,92. Demikian juga halnya dengan nilai provincial share (R), yaitu 45.053,38, berarti selisih antara pertumbuhan aktual kabupaten dengan provincial share adalah yaitu 49.766.54. Hasil ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan sektor-sektor dan sub sektor di Kabupaten Daerah Padang Pariaman selama tahun 1995 – 1999  secara rata-rata relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Propinsi Sumatera Barat

Analisis Sistem dan Pemodelan, memperlihatkan bahwa  selama tahun 1995-2010, sektor primer dan sektor jasa lebih berperan dalam struktur perkonomian Kabupaten Padang Pariaman, bila dibandingkan dua sektor lainnya, yaitu sektor industri dan sektor utilitas. Besarnya peran dari sektor jasa dan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, lebih banyak disebabkan faktor ketersediaan sumberdaya alam dan ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai dengan lapangan pekerjaan, serta  kecenderungan masyarakat untuk beraktifitas pada kedua sektor ini guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kecenderungan penurunan sektor industri tidak terlepas dari peran investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Pertumbuhan stagnan yang diperlihatkan oleh sektor utilitas, disebabkan sektor ini lebih cenderung bersifat barang publik (public good). Pengeluaran pemerintah untuk sektor utilitas merupakan sebagai biaya sosial, dan sudah merupakan kewajiban rutin bagi pemerintah daerah. Selanjutnya PDRB sektor primer memperlihatkan pertumbuhan relatif lebih cepat bila dibandingkan sektor jasa. Sebaliknya kontribusi sektor jasa terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukan pertumbuhan semakin meningkat, sedangkan sektor primer mengalami penurunan. Terjadinya kondisi tersebut karena sektor primer didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang cukup memadai, seperti sub sektor pertanian tanaman, perikanan dan sub sektor pertambangan (bahan galian C). Disamping itu telah berfungsinya dengan baik dinas/instansi terkait dalam mengelola sub sektor-sub sektor tersebut. Dilain pihak sektor jasa menunjukan pertumbuhan yang relatif lebih lambat bila dibandingkan sektor primer, ini disebabkan belum terkelola dan termanfaatkannya dengan baik berbagai potensi yang dapat mendukung sektor jasa ini, antara lain seperti jasa lingkungan untuk kegiatan pariwisata, rumah makan dan hotel serta lembaga-lembaga keuangan di tingkat desa, seperti Lumbung Pitih Nagari.

Hasil analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat, dari persepsi dan penilaian yang telah diberikan responden terhadap manfaat pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Padang Pariaman, manfaat pengembangan pariwisata bahari akan lebih dirasakan di tingkat lokal, ini terlihat dari nilai kumulatif. Para responden yakin dalam otonomi daerah melalui pengembangan pariwisata bahari akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Manfaat terbesar yang dirasakan adalah dari segi ekonomi (0,266), yaitu Peluang usaha sektor informal (0,93). Selanjutnya penilaian dari responden terhadap kerugian (biaya) dari pengembangan pariwisata bahari,  sama halnya dengan penilaian terhadap manfaat, yaitu kerugian akan lebih banyak dirasakan pada tingkat lokal lokal, seperti  terlihat pada nilai kumulatif. Para responden berpendapat, melalui kegiatan pariwisata masyarakat  di tingkat lokallah yang pertama sekali merasakan dampak negatifnya. Kerugian yang paling dirasakan adalah pada komponen sosial (0,226), terutama sekali adalah perubahan pola hidup & mata pencaharian (0,071). Berdasarkan kedua penilaian yang telah diberikan oleh responden, terlihat bahwa adanya perbedaan nilai manfaat ekonomi di tingkat regional  (2,14) dengan manfaat ekonomi di tingkat regional (1,29), ini menunjukan bahwa untuk pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Padang Pariaman akan terjadi distribusi manfaat yang tidak adil dan seimbang, sedangkan kerugian yang terbesar ditanggung oleh tingkat lokal. Secara kumulatif menunjukan bahwa hanya dampak ekonomi yang relatif memberikan manfaat, karena angka rasionya lebih besar dari satu (1,57). Ini menunjukan bahwa secara relatif akan terabaikannya faktor sosial dan lingkungan hidup dalam pengembangan pariwisata tersebut. Padahal kegiatan pariwisata bahari ini sangat bertumpu kepada nilai estetika lingkungan serta didukung oleh kondisi sosial dari masyarakat setempat.

Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan hasil Analisis Biaya Manfaat, di peroleh gambaran bahwa untuk pengembangan pariwisata pada kondisi sekarang ini paling efektif dilakukan oleh pihak swasta, karena  NPV  yang diperoleh oleh swasta (Rp 591,683 juta) lebih besar bila dibandingkan NPV yang diperoleh oleh pemerintah daerah (Rp 241,444 juta). Demikian juga halnya dengan nilai BC rasio dan nilai IRR, dimana  untuk swasta masing-masingnya adalah sebesar 1,22 dan 16,18 persen, sedangkan untuk pemerintah masing-masingnya adalah 1,15 dan 14,14 persen. Untuk lebih meyakinkan hasil yang diperoleh pihak swasta tersebut dilakukan uji sensitivitas yaitu dengan menaikan biaya sebesar 10 persen sedangkan biaya diturunkan sebesar 10 persen. Dari hasil uji sensitivitas ini diperoleh masing masing nilai ; NPV (Rp 152,602 juta), BCR (1,06) dan IRR (13,40 persen). Besarnya nilai yang diperoleh oleh swasta diperkirakan disebabkan atraksi yang diadakan oleh investor swasta lebih bervariasi bila dibandingkan dengan pemerintah daerah yang hanya mengandalkan pendapatan rutin. Pada kondisi Kunjungan optimal objek wisata Pantai Arta akan memberikan kontribusi sebesar 0,63 persen terhadap PDRB atau akan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 persen setiap tahunnya.
Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian, untuk melihat peran dari sektor pariwisata terhadap perekonomian, digunakan pendekatan, yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, PADS dan PAD. Dari hasil analisis diperoleh gambaran sebagai berikut : (1) selama periode tahun 1995-1999 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah 1,01 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 2,09 persen. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata ini lebih banyak dipengaruhi oleh sub sektor rumah makan/restoran. (2) Selama periode 1995-1999 kontribusi PAD pariwisata terhadap PADS dan PAD telah menunjukan peranan yang cukup berarti. Pada tahun 1995 kontribusi sektor pariwisata terhadap PADS adalah sebesar 16,48 persen dan terhadap PAD adalah sebesar 16,12 persen, kemudian pada tahun 1999 kontribusi dari PAD pariwisata ini menunjukan peningkatan, masing-masingnya adalah 26,44 persen dan 25,66 persen. Selanjutnya dari segi pertumbuhannya, kontribusi PAD pariwisata terhadap PADS telah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 12,54 persen, sedangkan terhadap PAD relatif lebih kecil, yaitu sebesar  11,21 persen 

Hasil simulasi dengan menggunakan perangkat lunak STELLA Versi 4.02,  peran dari sektor pariwisata ini akan semakin meningkat dengan adanya kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Arta. Dari simulasi diperoleh hasil sebagai berikut; pada tingkat kunjungan optimal (sampai tahun 2016) objek wisata Pantai Arta akan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 persen, dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata pertahun sebesar 0,63 persen. Disamping itu dari objek wisata Pantai Arta, akan dapat dihimpun PAD pertahun rata-rata sebesar Rp 98.350.443.

Arahan Kebijakan, dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa sektor pariwisata mempunyai potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam rangka menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin penggerak perekonomian, serta pemerataan pengembangan antar sektor dan wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah ; (1) pemantapan koordinasi antara pemerintah,  swasta dan masyarakat melalui Dinas Pariwisata, BAPPEDA, DISPENDA, KADINDA serta Asosiasi usaha pariwisata, (2) Program kerjasama,  tujuannya adalah untuk mengusahakan pelayanan yang sama disemua objek wisata, jalur wisata, kawasan wisata dan Daerah Tujuan Wisata, maka  perizinan, tarif dan harga harus ditetapkan berdasarkan kriteria mutu yang berlaku sama, (3) Peningkatan peran dari daerah dalam memikul tanggung jawab, seperti kesiapan dari aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk dapat dan mampu memanfaatkan peluang dari pengembangan pariwisata serta menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan, (4) pengembangan produk wisata, melalui strategi ; intensifikasi, ekstentifikasi, diversifikasi dan konsolidasi, (5) berupaya meningkatkan investasi sektor pariwisata ini melalui investor swasta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1995, tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar