“HEGEMONI” Penyuluhan dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

Otonomi daerah telah memberikan implikasi positif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Peluang tersebut semakin terbuka dengan terbentuknya Departernen Eksplorasi dan Perikanan (sekarang Departernen Kelautan dan Perikanan) di masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui departemen dimaksud, berbagai skenario telah disusun berbagai kebijakan, startegi, program sampai kepada kegiatan tahunan.

Bak gayung bersambut, kebijakan pemerintah pusat tersebut disikapi secara antusias oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang memiliki potensi kelautan dan perikanan. Tetapi sangat disayangkan respon dan pemerintah daerah ini hanya sebatas euphoria belaka, karena
Pertama, berbagai daerah berlomba membuat berbagai kegiatan, tetapi sangat disayangkan kegiatan tersebut tidak berdasarkan data dan informasi yang akurat serta tidak berdasarkan akar permasalahan, sehingga onientasinya hanya sebatas bagaimana mendapatkan kegiatan dan pusat (project oriented)

Kedua, kebijakan pemerintah daerah untuk pembangunan kelautan dan perikanan (katanya prioritas), paradoks dengan kebijakan anggaran, dimana prosentase anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan sangat kecil bila dibandingkan anggaran sektor pembangunan lainnya.

Ketiga, pembangunan kelautan dan perikanan masih bersifat fisik. padahal indikator keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan kepada banyaknya jumlah sarana dan prasarana yang dibangun, tetapi sangat dipengaruhi oleb berbagai elemen, seperti sumberdaya manusia, kelembagaan dan penegakan hukum (law enforcement).

Sesuai dengan topik di atas, penulis akan lebih memfokuskan tulisan ini kepada pengembangan sumberdaya manusia, terutama sekali penyuluh perikanan. Penyuluh merupakan ujung tombak dalam pembangunan kelautan dan perikanan, sebagaimana yang tercantum Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nornor 44 Tahun 2002, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan, dimana secara tegas dijelaskan Tujuan Penyuluhan Perikanan adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan keluarganya, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Mengacu kepada keputusan tersebut, seharusnya tugas pokok dan penyuluh perikanan adalah (a) menyiapkan sumberdaya nelayan dan pembudidaya ikan yang berkualitas menuju masyarakat madani, (b) menyiapkan sumberdaya nelayan dan pembudidaya ikan yang mampu melaksanakan dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, sebagainana yang diamanatkan UU No 32 tahun 2004, dan (c) menyiapkan sumberdaya nelayan dan pembudidaya ikan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang berwawasan agromarine dan agribisnis.

Dipihak lain, kondisi penyuluhan perikanan masa kini berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena,

Pertama, adanya campur tangan dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan mengatasnamakan penyuluh;

Kedua, rendahnya apresiasi masyarakat nelayan dan pernbudidaya ikan terhadap berbagai kebijakan kelautan dan perikanan yang disusun oleh pemerintah, sehingga masyarakat apatis dengan berbagai kegiatan penyuluhan;

Ketiga; belum adanya institusi dan sistim penyuluhan perikanan yang memadai (kokoh dan terpadu), sehingga intensitas dan kegiatan penyuluhan perikanan belum terencana dan dilaksanakan belum secara professional

Keempat, kurangnya tenaga professional penyuluhan perikanan, bila dibandingkan tenaga penyuluh pertanian. Sebagai perbandingan di Sumatera Barat, dimana tenaga penyuluh pertanian hampir terpenuhi untuk setiap nagari, sedangkan untuk tenaga penyuluh perikanan untuk per kecamatan sa’at masih banyak ditemui kekurangan.

Menghadapi permasalahan tersebut, seharusnya paradigma baru penyuluhan perikanan di Sumatera Barat, berupa kebijakan yang proaktif, sehingga mampu menjadikan nelayan dan pembudidaya ikan mandiri, mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup, serta mampu memberikan berbagai alternatif.

Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membuat berbagai kebijakan, strategi dan program yang mendukung penyuluhan perikanan, antara lain

Pertama, paradigma penyuluhan perikanan yang selama ini berorientasi politis diubah kepada orientasi bisnis yang bertumpu kepada, kualitas, kuantitas dan kontinyiutas, sehingga nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai posisi tawar ( bargaining position) yang kuat dalam memasarkan hasil produksinya;

Kedua, dalam konteks otonomi daerah, penyuluhan perikanan harus mampu memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui (a) peningkatan kualitas sumberdaya manusia nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, (b) pengembangan partisipasi memasyarakat dalam berbagai aspek pembangunan kelautan dan perikanan, dan (c) keterlibatan seluruh stake holders, mulai dan proses perencanaan sampai kepada implementasi dan pengawasan.

Ketiga, menata kembali (restrukturisasi) kelembagaan penyuluh perikanan, sebagaimana kelembagaan yang terdapat pada sektor pertanian, serta membentuk forum penyuluh perikanan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah.

Keempat, melakukan identifikasi terhadap ketersediaan tenaga penyuluh, analisis formasi kebutuhan pegawai serta analisis jabatan fungsional penyuluh, terakhir untuk peningkatan pengetahuan adalah melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis/ fungsional, tetapi sebelumnya perlu dilakukan verifikasi jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Melalui Penerapan keempat solusi di atas diharapkan penyuluhan perikanan akan mampu mengembangkan kapasitas (capacity building) masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang bernuansakan pemberdayaan (empowerment), melalui pengembangan sistem triple P Pendampingan untuk menggerakan seluruh partisipasi di masyarakat, Penyuluhan untuk merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat, dan Pelayanan untuk mengendalikan aset sumberdaya fisik dan non fisik yg dibutuhkan masyarakat