Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si
ABSTRAK
Terkendalanya berbagai pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah Indonesia, pada umumnya disebabkan berbagai aspek non tekhnis, dimana perencanaan yang telah disusun sering mengabaikan aspek sosial dan budaya. Kondisi ini terjadi karena perencanaan pembangunan yang dilaksanakan lebih cenderung kearah kearah Top Down Planning, sehingga terjadi disintegrasi dalam masyarakat, ketidaksiapan budaya lokal dalam menerima intervensi yang akhirnya memunculkan konflik antara masyarakat dengan pelaksana pembangunan (kontraktor) dan pemerintah.
Dengan bercermin kepada berbagai permasalahan ini, maka untuk pembangunan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang khususnya terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir harus memasukan berbagai aspek sosial dan budaya dalam perencanaan. Apabila dalam era reformasi seperti sekarang ini, faktor-faktor tersebut masih tetap diabaikan, maka konflik tersebut akan semakin terbuka.
